Sistem Zonasi PPDB 2018

Sistem zonasi SMA diatur dalam Permendikbud No. 17/2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Solo menerapkan sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2018/2019.
"Ada tiga zona dalam pelaksanaan PPBD SMA tahun ajaran baru nanti. Diawali dengan zona 1 yang ditetapkan berdasarkan jarak terdekat sekolah dengan tempat tinggal calon siswa, ujar Sekretaris MKKS SMA Solo, Agung Wijayanto.

Dia mencontohkan SMKN 6 Solo yang berada di Kecamatan Bajarsari maka zona 1 meliputi Banjarsari, Jebres, dan Ngemplak (Boyolali). Sedangkan zona 2 meliputi calon siswa yang tinggal di Serengan dan Pasar Kliwon. “Untuk calon siswa dari luar zona 1 dan zona 2 diberi kuota siswa sebesar 10 persen,” ungkapnya.

Latar Belakang 

Salah satu latar belakang munculnya Peraturan Menteri No 17 Tahun 2017 tentang PPDB sehingga peraturan tersebut harus diterapkan dalam pelaksanaan PPDB adalah untuk mendukung pemerintah dalam upaya pemerataan pendidikan, dengan harapan tidak ada lagi sekolah tertentu yang menjadi favorit untuk dipilih, karena setiap sekolah adalah favorit. Selain itu, tidak ada lagi calon siswa yang dekat dengan sekolah, namun tidak diterima. Lebih khusus lagi dari peraturan tersebut berada pada Pasal 15 sampai Pasal 18 yang menjelaskan tentang Sistem Zonasi.

Sistem Zonasi oleh peraturan menteri tersebut, tujuannya agar sekolah dapat menerima para calon siswa yang tempat tinggalnya berada pada radius zona terdekat dari sekolah. Namun peraturan tersebut tidak menjelaskan secara detil teknis implementasinya. Sehingga Telkom SIAP Online memiliki solusi dengan memberikan konsep PPDB Online yang mengacu pada peraturan tersebut yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan PPDB Online sesuai kebutuhan daerah-daerah. 

Bagaimana dengan sistem zonasi PPDB Solo untuk SMP? Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Solo mendukung diberlakukannya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Tahun Ajaran 2018/2019. Kebijakan pemerintah tentang zonasi PPDB SMP, lanjut dia, tentunya bertujuan baik untuk pemerataan kesempatan pendidikan bagi masyarakat sehingga perlu didukung. Joko yang juga Kepala SMPN 1 Solo mengatakan tidak bisa menilai sistem zonasi itu menguntungkan atau malah merugikan bagi SMPN tertentu.

Kepala Dinas Pendidikan Solo, Etty Retnowati, sebelumnya menyatakan akan menerapkan sistem zonasi pada PPDB SMP Tahun Ajaran 2018/2019. Menurut Etty, saat ini sistem tersebut masih dibahas tentang mekanisme sistem zonasi karena jumlah SMP cukup banyak dan penyebaran tidak merata.

Beliau menyampaikan bahwa jumlah SMP di Solo mencapai 70 lebih, di mana 27 SMP di antaranya adalah SMP negeri. “Meski sampai sekarang belum diputuskan mekanisme sistem zonasinya seperti apa, pada PPDB SMP tahun ini [2018] sudah dipastikan menggunakan sistem zonasi,” katanya.
Lebih lanjut, Etty mengatakan untuk membahas mekanisme sistem zonasi PPDB SMP melibatkan stakeholder serta pemerintah kecamatan dan kelurahan. Bila pembahasan sudah rampung akan disampaikan kepada Wali Kota Solo untuk dibuatkan keputusan secara resmi sebagai payung hukum PPDB SMP.